PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA (Suatu Tinjauan Sosio-Filosofis)
Abstract
Abstrak:
Polgami masih menjadi persoalan yang mengundang kontroversi dan berbagai persepsi, namun pada sisi lain poligami mengangkat martabat kaum perempuan, melindungi moral agar tidak terkontaminasi oleh perbuatan keji dan maksiat. Dalam al-Qur’an sendiri secara inplisit,membolehkan adanya poligami, walaupun tidak ditentukan persyaratan apapun secara tegas. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diatur tentang syarat-syarat kebolehan berpoligami yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991tentang KHI Pasal (56) ayat (3) tentang pemberian izin poligami. Pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama dengan melihat dari sisi sosio-yuridis dan sosi-filosofis, yang pada intinya agar eksistensi dan konsekuensi dari perkawinan poligami itu berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki syariat , yaitu terciptanya rumah tangga yang dapat menghidupkan nilai-nilai keadilan atas dasar mawaddah dan rahmah.
Kata kunci :Pemberian izin, poligami, sosio-yuridis, sosio-filosofis
Full Text:
PDFDOI: http://dx.doi.org/10.24042/asas.v7i1.1381
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 ASAS
ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah [The ASAS Journal of Sharia Economic Law] is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Copyright © Sharia Economic Law Department, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. e-ISSN 2722-86XX