Kedudukan Fatwa di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam dan Mesir)

Abstract

Di negara mayoritas Islam atau Muslim, posisi institusi dan produk fatwa memiliki banyak perbedaan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh masing-masing sistem hukum, pemerintahan dan administrasi negara. Ada negara-negara yang menempatkan fatwa atau lembaga fatwa dalam sistem hukum dan struktur pemerintahan, sementara yang lain berada di luar sistem hukum dan struktur pemerintahan. Alhasil, posisi institusi dan kekuatan produk fatwa berbeda untuk masing-masing negara. Lembaga dan produk fatwa yang berada di dalam struktur hukum atau pemerintahan memiliki posisi yang lebih legal dan mengikat daripada yang berada di luar sistem hukum dan pemerintahan. Di Brunei, Lembaga fatwa termasuk dalam sistem pemerintahan, sehingga Mufti di Brunei nampaknya kurang independen, karena ada campur tangan Sultan dalam mengambil keputusan, namun hasil produk fatwa di Brunei sangat mengikat. Di Malaysia, Mufti adalah badan yang berkuasa setelah Sultan dalam urusan agama. Mufti Malaysia memiliki pendapat yang lebih independen, walaupun keputusannya dianggap sah jika mendapat persetujuan Duli Yang Maha Mulia Sultan atau Yang di-Pertuan Agong pada saat pewartaan fatwa, produk fatwa juga mengikat. Sementara di Mesir, Institusi untuk fatwa dipisahkan dari sistem hukum atau pemerintahan, namun merupakan salah satu pilar utama institusi Islam bersama Al-Azhar Al-Sharif, Universitas Al-Azhar dan Kementerian Wakaf. Posisi fatwa di Mesir serupa dengan kondisi di Indonesia bahwa produk fatwa mengikat saat menjadi hukum positif.